TUGAS SOFTSKILL 3

RAPBN 2012, Momen Reformasi Kebijakan Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Armida Alisjahbana berpendapat, pembahasan RAPBN-Perubahan 2012 yang sekarang ini sedang berlangsung merupakan momen untuk melakukan reformasi kebijakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Saya ingin menggarisbawahi, menerangkan, sebetulnya sekarang itu buat kita dengan momen RAPBN 2012 itu sebetulnya inilah momen bagi Indonesia untuk secara lebih sistematis mulai melakukan transformasi itu, reformasi. Dan kebijakan subsidi momennya sekarang, menurut saya, terutama energi lebih khusus lagi BBM (bahan bakar minyak),” sebut Armida dalam konferensi pers bersama Asian Development Bank terkait perekonomian Indonesia, di Jakarta, Senin (26/3/2012).

Armida menerangkan, komponen terbesar dalam subsidi BBM adalah yang penggunaannya untuk transportasi, apakah itu BBM jenis premium atau solar. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menurunkan porsinya dalam anggaran negara.

Beberapa tahun lalu, lanjut dia, pemerintah berhasil melakukan reformasi dalam hal subsidi minyak tanah. Dalam dua-tiga tahun, pemerintah berhasil mengurangi subsidi minyak tanah tanpa menjadi isu besar. Dengan keberhasilan tersebut, berkuranglah beban pemerintah dalam memberikan subsidi energi. “Nah, untung itu sudah selesai sehingga PR kita tinggal bagaimana subsidi yang kaitannya BBM dan transportasi, khususnya premium dan solar,” tambah dia.

Idealnya, kata Armida, ketika BBM diimpor lantas besaran subsidinya dikurangi maka harus ada opsi. Apalagi harga minyak dunia naik secara mendadak. Opsi itu, terang dia, adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. “Itu saya rasa kuncinya. Tanpa ada opsi itu ya pemerintah tidak dalam posisi mengatakan pokoknya harga BBM bersubsidi naik kemudian kompensasi. Bukan itu, kalau itu sangat-sangat jangka pendek. Tapi sebetulnya harus reform, yaitu konversi BBM ke BBG,” sebut Armida.

Konversi dari BBM ke BBG dinilai penting karena salah satu alasannya yakni murahnya harga BBG ketimbang BBM. Harga BBG sekarang ini sebesar Rp 3.100 per liter ekuivalen. “Itu kan opsi yang menarik dan itu sudah berhasil dilakukan di negara-negara lain. Bukannya tidak berhasil. Silakan dicek, di Thailand, India,” paparnya.

“Kedua, PR kita juga adalah public transportation, terutama di kota-kota besar. Jakarta juga belum terintegrasi dengan baik sehingga kembali lagi, kalau harga BBM bersubsidi itu harus naik, opsi itu (konversi BBM ke BBG) ada,” pungkas Armida.

TULISAN SOFTSKILL 2

NAMA:          

 DEDE ERAWATI                                28211410                               1EB23

DESTY HAPSARI                               21211912                                1EB23

DINA RAMADHANIA                           22211145                                1EB23

 RATNA TRI UTAMI                             25211903                                1EB23

Dampak Krisis Global terhadap Perekonomian Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Tulisan ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Dampak Krisis Global terhadap Perekonomian Indonesia”.

Tulisan ini berisi informasi tentang dampak-dampak krisis global terhadap perekonomian di Indonesia. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk penilaian mata kuliah softkill Perekonomian Indonesia. Tulisan ini juga untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Dalam penulisan tulisan ini kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki kami. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

A. PENGERTIAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar.

B. AKIBAT TERJADINYA KRISIS EKONOMI GLOBAL

1. AKIBAT KRISIS EKONOMI GLOBAL BAGI LUAR NEGERI

Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun 1922 – 1923 German mengalami krisis dengan hyper inflasi yang tinggi. Karena takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan

Pada tahun 1929 – 30 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terbangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian1944 – 66 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Berikutnya, pada tahun 1944 – 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.

Pada tahun 1945 – 48 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua.. Selanjutnya tahun 1945 – 55 Krisis Perbankan di Nigeria Akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945. Pada saat yang sama, Perancis mengalami hyperinflasi sejak tahun 1944 sampai 1966. Pada tahun (1950-1972) ekonomi dunia terasa lebih stabil sementara, karena pada periode ini tidak terjadi krisis untuk masa tertentu. Hal ini disebabkan karena Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) “tenang”.

Namun ketika tahun 1971 Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. Selanjutnya pada tahun 1971-73 terjadi kesepakatan Smithsonian (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.

Pada tahun 1973 Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum “uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)”. Pada tahun 1973 dan sesudahnya mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. Maka tak aneh jika pada tahun 1973 –

1874 krisis perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit.

Pada tahun 1974 Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. Selanjutnya tahun 1978-80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri.
Selanjutnya sejarah mencatat bahwa pada tahun 1980 krisis dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.
Pada saat yang hampir bersamaan yakni di tahun 1982 terjadi krisis hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis.

Perkembangan berikutnya, pada tahun 1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng.

Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pad saat yang hamper bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat. Dari data dan fakta historis tersebut terlihat bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini.

2. AKIBAT KRISIS EKONOMI GLOBAL BAGI DALAM NEGERI

Resesi ekonomi yang kini melanda AS, juga gejolak keuangan di beberapa belahan dunia, tak boleh dipandang remeh. Pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri. Di sisi lain, sektor keuangan di beberapa belahan dunia yang lain kini juga bergejolak dan potensial berimbas ke mana-mana, termasuk ke Indonesia.

Eropa Timur dan Amerika Latin sebenarnya pernah mengalami krisis ekonomi dan keuangan. Namun, saat itu krisis tersebut lebih karena pengaruh pergolakan politik di masing-masing negara. Tapi kini krisis ekonomi di kedua kawasan amat potensial karena bubble di sektor keuangan sudah amat berlebihan. Artinya, bubble tersebut hampir pasti segera pecah. Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbangan ke jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa bagi dunia bisnis.

Saat ini dampak resesi ekonomi global yang paling dirasakan adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing dan investasi emas. Dari pantauan media di sejumlah pasar di tanah air, sejak BEJ melakukan suspend pada Jum’at(10/10) kemarin, harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Jika sudah begini, masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya.

Walau beberapa kebutuhan pokok, seperti harga beras masih bertahan yakni untuk jenis IR 64 berkisar; Rp6.000/kg, beras kuku balam super; Rp7.000/ kg, minyak goreng; Rp.8000/kg dan gula pasir Rp.6.000/kg relatif stabil. Demikian juga dengah harga ayam kampung yang tetap di harga Rp40.000/kg dan telur bebek Rp1.300-Rp1.400 per butir. Namun, tak ada jaminan harga-harga kebutuhan pokok ini tidak akan merangkak naik.

Sedangkan harga bahan pangan lainnya seperti daging lembu yang sempat bertengger di posisi Rp 60.000-Rp65.000/kg, turun menjadi Rp.45.000/kg. Sedangkan harga-harga yang mulai naik, antara lain; ayam potong yang beberapa waktu lalu Rp22.000/kg, kini menjadi Rp.25.000/kg. Telur ayam potong yang kemarin sempat Rp800-Rp850/butir, kini naik, Rp.2000/butir. Harga sayur mayur seperti cabai merah Rp20.000/kg, naik menjadi Rp. 30.000/kg. Adapun bawang merah Rp9.000 naik menjadi Rp10.000/kg; tomat naik ke posisi Rp 6.000 per kg dari Rp.5000/kg.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku di sektor properti akibat pengaruh krisis ekonomi global, sangat mungkin terjadi. Seperti di kutip dari Antara.co.id, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Adib Adjiputra, di Solo, beberapa waktu lalu mengatakan, harga bahan baku yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri, berpotensi terpengaruh oleh krisis ekonomi ini.

Harga bahan baku seperti besi, keramik, semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri manufaktur, kata dia, sangat rentan mengalami kenaikan.

Kenaikan bahan baku akibat dampak krisis ekonomi ini akan semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Pada sektor properti ini, tipe rumah kelas menengah ke atas yang akan paling besar terkena dampak terjadinya krisis ekonomi ini. Kenaikan tingkat suku bunga pasti akan mengikutinya. Sehingga harga cicilan rumah perbulannya akan naik. Sedangkan untuk rumah kelas menengah ke bawah sedikit tidak berpengaruh karena sebagian sudah disubsidi pemerintah.

C. SEPULUH CARA MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.

Pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

Ketiga adalah optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.
Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

Keempat, ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

Kelima, semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

Keenam, menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Ketujuh, perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.

Kedelapan, semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.

Kesembilan, mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

Kesepuluh, Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

D. TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP KRISIS EKONOMI GLOBAL

Sebagai insan kritis dan intelektual, kita harus menyadari dan mengakui dampak hebat dari krisis ekonomi global ini. Karena ini bukan saja merupakan masalah negara saja, kita sebagai rakyat yang juga terkena akibat dari krisis ini. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk ambil bagian dalam mencari pemecahan persoalan dalam permasalahan ini.

Dalam persoalan sehari-hari kita sebagai rakyat melakukan sesuatu apa adanya. Dengan cara menghemat dan selektif dalam memilih kebutuhan pokok khususnya, adalah salah satu cara kita menghadapi krisis ekonomi global. Saran bagi pemerintahan adalah untuk lebih memperhatikan sektor usaha kecil yang sejujurnya hampir tidak terlirik oleh pemerintah yang terlalu memprioritaskan usaha raksasa (perusahaan) , BUMN, dan jasa umum.

Padahal sektor usaha kecil adalah salah satu sumber mata pencaharian rakyat yang harusnya dibesarkan. Usaha kecil dimungkinkan untuk menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya, sehingga rakyat menjadi mandiri dan pemerintah menjadi lebih diringankan untuk permasalahan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk selanjutnya pemerintah tinggal menjalankan program kerja untuk mengatasi krisis global tersebut sehingga rakyat dan pemerintah menjadi partner dalam menanggulangi permasalahan ini.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah membaca makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia
b. Krisis ekonomi Global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar di sluruh dunia yang tidak dapat dielakkan karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut.
c. Sektor yang terkena imbasan Krisis Ekonomi Global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Namun yang paling tampak gejalanya adalah sektor bidang ekonomi dari terkecil hingga yang terbesar.
d. Cara mengatasi permasalah Krisis ekonomi bagi masyarakat adalah lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah untuk lebih sigap dalam situasi masyarakat.
e. Sebagai mahasiswa kita harus kritis dan menanggapi dengan cepat permasalahan kehidupan yang terjadi saat ini khususnya krisis ekonomi global ini. Paling tidak dari hal kecil, sehingga untuk hal besar kita akan lebih siap menghadapinya.

SARAN

Kepada masyarakat untuk tetap bersabar terhadap situasi permasalahan kita ini dan mempercayakan segala sesuatu kepada pemerintah. Dan dimulai dari pribadi dan diri sendiri, untuk mengikuti saran yang telah dituliskan di atas. Dan bagi para mahasiswa untuk menjadi lebih kritis. Semoga makalah ini menjadi kajian yang baik meskipun masih terdapat kekurangan. Atas perhatian dari seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.opensubscriber.com/message/motivasi@yahoogroups.com/10510614.html
http://kompas.co.id/read/xml/2008/10/02/23553141/kekhawatiran.krisis.ekonomi.global.benamkan.saham.dunia
http://www.syaldi.web.id/2008/02/gerakan-mahasiswa-indonesia-tahun-1998-sebuah-proses-perubahan-sosial/
http://borneo-tribune.net/2008/11/01/dampak-krisis-ekonomi-global-sawit-aman-karet-tak-aman/Agustianto, http://www.opensubscriber.com/message/motivasi@yahoogroups.com/10510614.html
Kompas, 2 Oktober 2008 “Kekhawatiran Krisis Ekonomi Global Benamkan Saham Dunia”
Jacko Agun,” http://jackoagun.multiply.com/journal/item/34 “Krisis Global dan Cara Mengatasinya (versi Pemerintah)

TULISAN SOFTSKILL 1

PELAJARAN SOFTSKILL : PEREKONOMIAN INDONESIA

DOSEN : S. TIWI

KELAS : 1EB23

KELOMPOK : 8

NAMA NPM

1. DEDE ERAWATI 28211410
2. DESTY HAPSARI 21211912
3. DINA RAMADHANIA 22211145
4. RATNA TRI UTAMI 25211903

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

(1986 – 2011)

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York

Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.

Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain :

• Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.
• Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
• Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
• Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
• Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius
• Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi

II. ISI

2.1 Penduduk di Indonesia

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Angka Jumlah penduduk Indonesia dapat dijumpai pada hasil Sensus Penduduk terbitan Biro Pusat Statistik

2.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1  juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 2.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan  0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Tabel 2.1. memperlihatkan dua provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pola migrasi provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.55	0.37	0.26	0.14	-0.00
12. SUMATERA UTARA	1.35	1.20	1.05	0.88	0.69
13. SUMATERA BARAT	0.71	0.60	0.69	0.39	0.25
14. RIAU	4.30	4.11	3.79	3.51	3.29
15. JAMBI	2.00	1.85	1.68	1.50	1.30
16. SUMATERA SELATAN	1.70	1.58	1.42	1.32	1.18
17. BENGKULU	2.13	1.99	1.85	1.69	1.51
18. LAMPUNG	1.61	1.47	1.33	1.17	0.99
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.54	1.46	1.34	1.17	0.95
31. DKI JAKARTA	0.80	0.64	0.41	0.20	-0.01
32. JAWA BARAT	1.81	1.73	1.60	1.45	1.27
33. JAWA TENGAH	0.42	0.35	0.26	0.16	0.01
34. D I YOGYAKARTA	1.00	0.95	0.81	0.63	0.44
35. JAWA TIMUR	0.45	0.40	0.31	0.19	0.01
36. BANTEN	2.83	2.75	2.63	2.47	2.27
51. B A L I	1.41	1.26	1.07	0.91	0.77
52. NUSA TENGGARA BARAT	1.67	1.54	1.41	1.26	1.11
53. NUSA TENGGARA TIMUR	1.54	1.37	1.23	1.09	0.94
61. KALIMANTAN BARAT	1.82	1.66	1.51	1.33	1.12
62. KALIMANTAN TENGAH	2.87	2.68	2.48	2.28	2.04
63. KALIMANTAN SELATAN	1.66	1.57	1.47	1.32	1.14
64. KALIMANTAN TIMUR	2.77	2.57	2.37	2.18	1.95
71. SULAWESI UTARA	1.37	1.23	1.08	0.93	0.77
72. SULAWESI TENGAH	2.01	1.89	1.78	1.66	1.49
73. SULAWESI SELATAN	1.08	1.00	0.91	0.79	0.63
74. SULAWESI TENGGARA	2.76	2.53	2.33	2.14	1.94
75. GORONTALO	0.91	0.78	0.67	0.53	0.35
81. M A L U K U	1.66	1.58	1.54	1.46	1.34
82. MALUKU UTARA	1.78	1.72	1.66	1.53	1.37
94. PAPUA	2.61	2.29	2.04	1.80	1.54

Tabel 2.2 Perkiraan jumlah penduduk sampai tahun 2050

2.2 Karakteristik Kependudukan Indonesia

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun. Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan pada Tabel 2.3 sampai dengan Tabel 2.5 juga menunjukkan pola yang sama. Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 22,8 persen pada tahun 2025 (Tabel 2.3).

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen (Tabel 2.4) dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen (Tabel 2.5). Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,50 persen pada tahun 2025.  Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

Tabel 2.3 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 0-14 menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	36.6	32.3	29.4	27.9	26.9	25.8
12. SUMATERA UTARA	36.5	33.2	30.0	28.0	26.6	25.3
13. SUMATERA BARAT	34.1	31.6	28.7	27.5	26.4	25.4
14. RIAU	33.9	31.7	30.3	28.5	26.9	25.3
15. JAMBI	34.3	31.6	28.4	26.8	25.4	24.1
16. SUMATERA SELATAN	35.5	31.4	29.1	26.9	25.4	24.0
17. BENGKULU	34.0	30.6	28.2	26.0	24.4	22.9
18. LAMPUNG	33.8	30.8	27.5	26.0	24.6	23.3
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	31.7	28.1	26.5	25.4	24.2	22.9
31. DKI JAKARTA	26.9	25.3	22.8	22.3	21.6	20.4
32. JAWA BARAT	30.3	28.1	26.5	25.3	24.2	23.1
33. JAWA TENGAH	28.2	26.2	24.8	24.9	23.9	23.0
34. D I YOGYAKARTA	21.7	19.0	17.5	17.6	17.3	16.5
35. JAWA TIMUR	25.1	22.6	20.4	19.9	19.0	18.1
36. BANTEN	35.1	32.1	29.4	27.3	26.1	24.8
51. B A L I	25.1	24.0	23.0	21.7	20.4	19.6
52. NUSA TENGGARA BARAT	35.7	32.6	29.5	28.0	26.5	25.2
53. NUSA TENGGARA TIMUR	37.1	34.4	30.3	28.2	26.7	25.5
61. KALIMANTAN BARAT	35.7	32.7	29.2	27.6	26.2	24.9
62. KALIMANTAN TENGAH	34.2	31.0	28.1	25.5	23.9	22.5
63. KALIMANTAN SELATAN	32.0	29.4	26.2	25.4	24.4	23.5
64. KALIMANTAN TIMUR	33.0	30.7	27.3	25.4	24.1	23.0
71. SULAWESI UTARA	27.8	26.0	23.0	21.9	20.9	20.1
72. SULAWESI TENGAH	34.3	31.4	27.7	25.7	24.7	23.9
73. SULAWESI SELATAN	32.7	30.0	27.2	25.9	25.0	24.1
74. SULAWESI TENGGARA	38.0	34.5	31.1	28.1	26.2	24.5
75. GORONTALO	32.9	31.1	27.6	26.1	25.0	24.0
81. M A L U K U	38.2	35.0	30.3	28.6	27.7	26.8
82. MALUKU UTARA	39.2	36.0	31.2	29.3	28.1	26.8
94. PAPUA	36.0	33.3	29.3	28.5	26.2	24.4

Tabel 2.4 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 15-64 menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	60.2	63.7	66.1	67.0	67.3	67.3
12. SUMATERA UTARA	60.0	63.0	65.8	67.2	67.4	67.2
13. SUMATERA BARAT	60.4	62.7	65.5	66.2	66.1	65.4
14. RIAU	64.0	66.0	67.2	68.7	69.7	70.4
15. JAMBI	62.7	65.1	68.0	69.1	69.4	69.3
16. SUMATERA SELATAN	61.3	65.0	67.0	68.6	69.1	69.0
17. BENGKULU	62.9	66.0	68.2	69.9	70.6	70.5
18. LAMPUNG	62.4	65.1	68.0	68.9	69.2	68.9
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64.5	67.9	69.2	69.4	69.3	69.0
31. DKI JAKARTA	70.7	71.8	73.6	73.0	72.4	71.9
32. JAWA BARAT	65.1	67.1	68.6	69.2	69.4	69.1
33. JAWA TENGAH	65.5	66.8	67.8	66.9	66.6	65.7
34. D I YOGYAKARTA	69.4	71.7	73.1	72.7	72.1	71.4
35. JAWA TIMUR	68.6	70.4	71.9	71.6	70.8	69.3
36. BANTEN	61.2	64.5	67.2	69.1	69.6	69.8
51. B A L I	69.0	69.7	70.2	70.7	70.9	70.3
52. NUSA TENGGARA BARAT	60.8	63.6	66.3	67.1	67.8	68.0
53. NUSA TENGGARA TIMUR	58.5	60.9	64.7	66.4	67.2	67.3
61. KALIMANTAN BARAT	61.5	64.1	67.1	68.1	68.5	68.6
62. KALIMANTAN TENGAH	63.4	66.4	68.9	71.0	71.6	71.6
63. KALIMANTAN SELATAN	64.7	66.9	69.7	70.0	69.9	69.3
64. KALIMANTAN TIMUR	64.9	67.0	69.9	71.1	71.2	70.7
71. SULAWESI UTARA	67.0	68.4	70.9	71.1	70.4	69.2
72. SULAWESI TENGAH	62.7	65.3	68.6	69.9	69.9	69.5
73. SULAWESI SELATAN	62.8	65.1	67.6	68.1	68.1	67.7
74. SULAWESI TENGGARA	59.1	62.4	65.5	67.9	69.1	69.7
75. GORONTALO	63.9	65.2	68.1	68.6	68.5	67.9
81. M A L U K U	57.8	60.9	65.5	66.8	67.0	66.9
82. MALUKU UTARA	57.9	61.0	65.6	67.0	67.4	67.6
94. PAPUA	62.9	65.4	68.8	68.9	69.9	69.9

Tabel 2.5 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 65+ menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.2	3.9	4.5	5.1	5.8	6.9
12. SUMATERA UTARA	3.5	3.8	4.2	4.8	5.9	7.5
13. SUMATERA BARAT	5.5	5.7	5.8	6.2	7.5	9.1
14. RIAU	2.1	2.3	2.5	2.8	3.4	4.2
15. JAMBI	2.9	3.3	3.6	4.2	5.2	6.6
16. SUMATERA SELATAN	3.2	3.6	3.9	4.5	5.5	6.9
17. BENGKULU	3.1	3.4	3.6	4.1	5.0	6.6
18. LAMPUNG	3.8	4.2	4.5	5.1	6.2	7.8
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.8	4.1	4.4	5.2	6.4	8.1
31. DKI JAKARTA	2.4	2.9	3.6	4.7	6.0	7.7
32. JAWA BARAT	4.5	4.7	5.0	5.5	6.5	7.9
33. JAWA TENGAH	6.3	6.9	7.5	8.2	9.4	11.3
34. D I YOGYAKARTA	8.9	9.2	9.4	9.7	10.6	12.1
35. JAWA TIMUR	6.3	7.0	7.6	8.6	10.2	12.6
36. BANTEN	3.7	3.4	3.3	3.6	4.3	5.8
51. B A L I	5.9	6.2	6.8	7.5	8.6	10.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	3.5	3.8	4.2	4.8	5.7	6.8
53. NUSA TENGGARA TIMUR	4.4	4.6	5.0	5.4	6.1	7.2
61. KALIMANTAN BARAT	2.8	3.2	3.7	4.4	5.3	6.5
62. KALIMANTAN TENGAH	2.4	2.6	3.0	3.6	4.5	5.9
63. KALIMANTAN SELATAN	3.3	3.7	4.1	4.7	5.7	7.2
64. KALIMANTAN TIMUR	2.1	2.4	2.8	3.6	4.7	6.3
71. SULAWESI UTARA	5.1	5.6	6.1	7.1	8.7	10.7
72. SULAWESI TENGAH	3.0	3.3	3.7	4.4	5.4	6.7
73. SULAWESI SELATAN	4.5	4.8	5.2	6.0	6.9	8.2
74. SULAWESI TENGGARA	2.9	3.1	3.4	4.0	4.8	5.9
75. GORONTALO	3.3	3.7	4.3	5.3	6.5	8.0
81. M A L U K U	4.0	4.1	4.2	4.6	5.3	6.4
82. MALUKU UTARA	2.8	3.0	3.2	3.7	4.5	5.6
94. PAPUA	1.1	1.4	1.8	2.7	3.9	5.6

Tabel 2.6 perbandingan demografis

NO.	NEGARA	ANGKA KELAHIRAN KASAR (AKLK)			ANGKA KEMATIAN KASAR (AKK)			TOTAL FERTILITY RATE (TFR)
		1994	1995	1997*)	1994	1995	1997*)	1995	1996 ***)	1997*)
1	Brunei Darussalam	27	23.2	23.3	3.0	3.5	3.0	3.0	3.4	2.9
2	Kamboja	38	39.2	31.8	14	12.8	11.6	5.0	5.8	5.2
3	INDONESIA	24	22.9	22.9	8	8.0	7.5	2.7	2.9	2.6
4	Laos	43	42.0	25.8	15	13.8	13.7	6.2	6.1	6.7
5	Malaysia	28	26.3	25.6	5	4.9	4.8	3.4	3.3	3.3
6	Myanmar	32	31.0	27.4	11	10.2	9.9	3.9	4.0	3.3
7	Filipina	30	28.7	28.7	7	5.9	5.8	3.7	4.1	3.7
8	Singapura	17	16.9 **	16.0	5	4.7 **	5.0	1.8 **	1.7	1.8
9	Thailand	20	18.2	17.8	6	7.3	7.4	2.0	1.9	2.0
10	Vietnam	29	26.1	25.6	8	7.0	7.0	3.3	3.1	3.2

Sumber : ESCAP Population Data Sheet 1996
*) Asia Pacific Countries Profile, BKKBN, 1997
*** 1997 World Population Data Sheet

2.3 Sensus Penduduk Indonesia 1990

Dari hasil sensus penduduk th 1990 jumlah penduduk indonesia adalah 179,4 juta jiwa. Berarti indonesia termasuk negara terbesar ke 3. Dibanding dengan jumlah sensus th 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk indonesia rata rata 1,98 % pertahun. Berdasarkan haasil proyeksipenduduk, jumlah penfduduk pd th 1955 sebanyak 195,3 jt jiwa. Bila dilihat dari luas wilayah pd peta penyebaran penduduknya tidak merata di 27 provinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk th 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di pulau jawa padahal luas pulau jawa hanya 7% dari luas wilayah indonesia. Dilain pihak pulau kalimantan yang luas wilayahnya hanya ditempati5% dari jumlah penduduknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk indonesia tidsk seimbang . kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upayan tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali kedesa. Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya indonesia masih tergoloing tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendaliannya akan menimbulkan banyak masalah.

2.4 Sensus Penduduk Indonesia 2010

Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah sebuah sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tanggal 1 Mei - 15 Juni 2010.

Sensus ini menggunakan teknologi Intelligent Character Recognition/ Optical Mark Reader (ICR/OMR). Dalam sensus ini akan diajukan 43 pertanyaan mengenai kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota rumah tangga.

Biaya sensus ini Rp 3,3 triliun. BPS memperhitungkan biaya Sensus Penduduk 2010 hanya 1,5 dolar AS per jiwa dibandingkan dengan biaya sensus Amerika Serikat yang mencapai 3 dolar AS per jiwa. BPS mengerahkan 700.000 tenaga pencacah.  Dalam sensus ini, BPS hanya akan mencacah penduduk yang sudah menetap di dalam negeri (menetap lebih dari 6 bulan kecuali diplomat asing). BPS mengumumkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 lebih banyak dari 237 juta orang namun tidak akan melebihi 238 juta orang. Hasil pengolahan Angka Sementara diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010 di sidang paripurna DPR.

Hasil sensus

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. 

Distribusi penduduk Indonesia :

Pulau	Persentase
Pulau Jawa	58%
Pulau Sumatra	21%
Pulau Sulawesi	7%
Pulau Kalimantan	6%
Bali dan Nusa Tenggara	6%
Papua dan Maluku	3%

Tiga provinsi dipulau jawa dengan urutan teratas :

 Jawa Barat berjumlah 43.021.826

 Jawa Timur berjumlah 37.476.011

 Jawa Tengah berjumlah 32.380.687

Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km². Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km².

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
	1971-1980	1980-1990	1990-2000
Nanggroe Aceh Darussalam	2,93	2,72	1,46
Sumatera Utara	2,6	2,06	1,32
Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63
R i a u	3,11	4,3	4,35
J a m b i	4,07	3,4	1,84
Sumatera Selatan	3,32	3,15	2,39
B e n g k u l u	4,39	4,38	2,97
L a m p u n g	5,77	2,67	1,17
Kep. Bangka Belitung			0,97
DKI Jakarta	3,93	2,42	0,17
Jawa Barat	2,66	2,57	2,03
Jawa Tengah	1,64	1,18	0,94
DI Yogyakarta	1,1	0,57	0,72
Jawa Timur	1,49	1,08	0,7
Banten			3,21
B a l i	1,69	1,18	1,31
Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82
Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64
Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29
Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99
Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45
Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81
Sulawesi Utara	2,31	1,6	1,33
Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57
Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49
Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15
Gorontalo			1,59
Maluku	2,88	2,79	0,08
Maluku Utara			0,48
Papua	2,67	3,46	3,22
INDONESIA	2,31	1,98	1,49

2.5 Ketenagakerjaan

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (www.tempointeraktif.com).

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;

1. tingginya jumlah penggangguran massal;

2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;

3. minimnya perlindungan hukum

4. upah kurang layak.

2.5.1 Konsep dan Definisi

Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari kerja (www.tempointeraktif.com).

Angkatan kerja itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pekerja dan pengangur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah (www.tempointeraktif.com). Pengangguran merupakan usaha mendapatkan pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan masih dalam status menunggu jawaban lamaran, dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Penganguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka.

Berikut ini adalah macam jenis & macam pengangguran yang lain:

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

2.5.2 Angkatan Kerja Indonesia

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2004 dan Februari 2005 Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2004 yang besarnya 104,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja dalam 6 bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang, yang berarti menambah jumlah penganggur baru sebesar 600 ribu orang.

Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada bulan Agustus 2004 yang besarnya 9,9 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (underemployment) pada bulan Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen.

Jumlah pekerja informal pada Februari 2005 mencapai 60,6 juta orang atau 63,9 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 63,2 persen.

2.5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada kondisi Pebruari 2005, di Indonesia terdapat 155,5 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,61 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 angkatan kerja.

TPAK Indonesia pada Pebruari 2005 sebesar 68,02 persen, berarti telah mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2004 yang besarnya 67,54 persen. Kenaikan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang belum setabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan membeirikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

TPAK antar propinsi mempunyai variasi yang cukup besar. Pada Februari 2005, provinsi Maluku mempunyai TPAK terendah 59,22 persen dan tertinggi Nusa Tenggara Timur 79,45 persen. Sejalan dengan angka tersebut, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) antar provinsi juga bervariasi cukup besar, dengan provinsi DKI dan Jawa Barat memiliki persentase tertinggi sebesar 14,73 persen dan terendah di provinsi Bali sebesar 4,03 persen.

Selama bulan Agustus 2004 sampai dengan Februari 2005 terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan TPAK yang sangat besar, antara lain terdapat tiga provinsi masing-masing sebagai berikut : NAD (Nanggru Aceh Darussalam) 6,18 persen, Kalimantan Timur 3,72 persen, dan Sumatera Utara 3,38 persen. Khusus provinsi NAD, peningkatan TPAK yang besar diikuti oleh TPT yang besar pula, yaitu dengan peningkatan TPT sebesar 3,15 persen. Sementara itu propinsi lain yang mengalami peningkatan TPT yang cukup nyata adalah Sulawesi Utara 3,49 persen, Jambi 2,55 persen, Sulawesi Tengah 1,78 persen, dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 1,45 persen.

Menurut golongan umur terlihat bahwa TPAK terendah pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu 38,79 dan meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan TPAK tertinggi pada kelompok umur 45-59 tahun sebesar 80,88. Selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua, TPAK akan berangsur-angsur mengalami sedikit penurunan. Pada kelompok lansia (umur 60 +). TPAK turun tajam menjadi hampir 52,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang lansia, yang aktif dalam kegiatan ekonomi sekitar 50 orang.

2.6 Pekerjaan dan Tingkat Upah

Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu

• Lapangan pekerjaan
• Status pekerjaan
• Jenis pekerjaan

2.6.1. DATA UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008

Berikut ini adalah data UMP tahun 2008, nama propinsi/Kabupaten/Kota:

1. Nanggroe Aceh Darussalam 1,000,000.00
2. Sumatera Utara 822,205.00
3. Sumatera Barat 800,000.00
4. Riau 800,000.00
5. Kepulauan Riau 833,000.00
6. Jambi 724,000.00
7. Sumatera Selatan 743,000.00
8. Bangka Belitung 813,000.00
9. Bengkulu 683,528.00
10. Lampung -
11. Jawa Barat 568,193.39

Kabupaten Bogor 873,231.00

Kota Depok 962,500.00

Purwakarta 763,000.00

Kota Bekasi 990,000.00

Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00

Upah Minimum Kelompok II 1,013,000.00

Kabupaten Bekasi 980,589.60

Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00

Upah Minimum Kelompok II 1,015,000.00

-Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 886,000.00

-Kab. Sumedang (diluar Jatinangor,

-Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 700,000.00

Kabupaten Karawang 912,225.00

Upah Minimum Kelompok I 924,619.00

Upah Minimum Kelompok II 970,000.00

Upah Minimum Kelompok III 1,013,583.00

Kota Bandung 939,000.00

Kabupaten Bandung 895,980.00

1. DKI Jakarta 972,604.80
2. Banten 837,000.00

Kabupaten Tangerang 953,850.00

Kota Cilegon 971,400.00

3. Jawa Tengah 547,000.00
4. Yogyakarta 586,000.00
5. Jawa Timur

Kota Surabaya 805,500.00

Kabupaten Sidoarjo 802,000.00

6. Bali

Kabupaten Badung 805,000.00

Kota Denpasar 800,000.00

Kabupaten Gianyar 760,000.00

Kabupaten Jembrana 737,500.00

Kabupaten Karangasem 712,320.00

Kabupaten Klungkung 686,000.00

Kabupaten Bangli 685,000.00

Kabupaten Tabanan 685,000.00

Kabupaten Buleleng 685,000.00

7. Nusa Tenggara Barat 730,000.00
8. Nusa Tenggara Timur 650,000.00
9. Kalimantan Barat 645,000.00
10. Kalimantan Selatan 825,000.00
11. Kalimantan Tengah 765,868.00
12. Kalimantan Timur 815,000.00
13. Maluku 700,000.00
14. Maluku Utara 700,000.00
15. Gorontalo 600,000.00
16. Sulawesi Utara -
17. Sulawesi Tenggara 700,000.00
18. Sulawesi Tengah 670,000.00
19. Sulawesi Selatan 740,520.00
20. Sulawesi Barat 760,500.00
21. Papua 1,105,500.00

III. Kesimpulan

Perkembangan kependudukan di Indonesia, sampai saat ini masih tidak merata penyebarannya. Sehingga angkatan kerja menjadi tidak rata, membuat tingkat pengangguran meningkat. Serta distribusi kegiatan ekonomi juga belum merata dan masih terkonsentrasi di kota – kota besar.

IV. Referensi

Referensi:

- Berita resmi statistik Badan Pusat Statistik No. 33/05/Th.XIII, 10 Mei 2010

- Telaah data ketenagakerjaan indonesia, Hananto Sigit, Juni 2000

- Masalah aktual ketenagakerjaan dan pembangunan hukum di Indonesia, Rekson Silaban. S.E.

- Masalah kependudukan di negara Indonesia, fakultas kesehatan masyarakat USU, Sri Rahayu Sanusi,SKM,Mkes.

- http://kumpulantugasekonomi.blogspot.com/2010/02/makalah-penduduk-dan-ketenagakerjaan.html

- http://www.scribd.com/doc/37610649/Makalah-Penduduk-Dan-Ketenagakerjaan