TULISAN SOFTSKILL 1

PELAJARAN SOFTSKILL : PEREKONOMIAN INDONESIA

DOSEN : S. TIWI

KELAS : 1EB23

KELOMPOK : 8

NAMA NPM

1. DEDE ERAWATI 28211410
2. DESTY HAPSARI 21211912
3. DINA RAMADHANIA 22211145
4. RATNA TRI UTAMI 25211903

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

(1986 – 2011)

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York

Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.

Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain :

• Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.
• Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
• Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
• Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
• Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius
• Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi

II. ISI

2.1 Penduduk di Indonesia

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Angka Jumlah penduduk Indonesia dapat dijumpai pada hasil Sensus Penduduk terbitan Biro Pusat Statistik

2.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1  juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 2.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan  0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Tabel 2.1. memperlihatkan dua provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pola migrasi provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0.55	0.37	0.26	0.14	-0.00
12. SUMATERA UTARA	1.35	1.20	1.05	0.88	0.69
13. SUMATERA BARAT	0.71	0.60	0.69	0.39	0.25
14. RIAU	4.30	4.11	3.79	3.51	3.29
15. JAMBI	2.00	1.85	1.68	1.50	1.30
16. SUMATERA SELATAN	1.70	1.58	1.42	1.32	1.18
17. BENGKULU	2.13	1.99	1.85	1.69	1.51
18. LAMPUNG	1.61	1.47	1.33	1.17	0.99
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.54	1.46	1.34	1.17	0.95
31. DKI JAKARTA	0.80	0.64	0.41	0.20	-0.01
32. JAWA BARAT	1.81	1.73	1.60	1.45	1.27
33. JAWA TENGAH	0.42	0.35	0.26	0.16	0.01
34. D I YOGYAKARTA	1.00	0.95	0.81	0.63	0.44
35. JAWA TIMUR	0.45	0.40	0.31	0.19	0.01
36. BANTEN	2.83	2.75	2.63	2.47	2.27
51. B A L I	1.41	1.26	1.07	0.91	0.77
52. NUSA TENGGARA BARAT	1.67	1.54	1.41	1.26	1.11
53. NUSA TENGGARA TIMUR	1.54	1.37	1.23	1.09	0.94
61. KALIMANTAN BARAT	1.82	1.66	1.51	1.33	1.12
62. KALIMANTAN TENGAH	2.87	2.68	2.48	2.28	2.04
63. KALIMANTAN SELATAN	1.66	1.57	1.47	1.32	1.14
64. KALIMANTAN TIMUR	2.77	2.57	2.37	2.18	1.95
71. SULAWESI UTARA	1.37	1.23	1.08	0.93	0.77
72. SULAWESI TENGAH	2.01	1.89	1.78	1.66	1.49
73. SULAWESI SELATAN	1.08	1.00	0.91	0.79	0.63
74. SULAWESI TENGGARA	2.76	2.53	2.33	2.14	1.94
75. GORONTALO	0.91	0.78	0.67	0.53	0.35
81. M A L U K U	1.66	1.58	1.54	1.46	1.34
82. MALUKU UTARA	1.78	1.72	1.66	1.53	1.37
94. PAPUA	2.61	2.29	2.04	1.80	1.54

Tabel 2.2 Perkiraan jumlah penduduk sampai tahun 2050

2.2 Karakteristik Kependudukan Indonesia

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun. Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan pada Tabel 2.3 sampai dengan Tabel 2.5 juga menunjukkan pola yang sama. Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 22,8 persen pada tahun 2025 (Tabel 2.3).

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen (Tabel 2.4) dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen (Tabel 2.5). Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,50 persen pada tahun 2025.  Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

Tabel 2.3 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 0-14 menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	36.6	32.3	29.4	27.9	26.9	25.8
12. SUMATERA UTARA	36.5	33.2	30.0	28.0	26.6	25.3
13. SUMATERA BARAT	34.1	31.6	28.7	27.5	26.4	25.4
14. RIAU	33.9	31.7	30.3	28.5	26.9	25.3
15. JAMBI	34.3	31.6	28.4	26.8	25.4	24.1
16. SUMATERA SELATAN	35.5	31.4	29.1	26.9	25.4	24.0
17. BENGKULU	34.0	30.6	28.2	26.0	24.4	22.9
18. LAMPUNG	33.8	30.8	27.5	26.0	24.6	23.3
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	31.7	28.1	26.5	25.4	24.2	22.9
31. DKI JAKARTA	26.9	25.3	22.8	22.3	21.6	20.4
32. JAWA BARAT	30.3	28.1	26.5	25.3	24.2	23.1
33. JAWA TENGAH	28.2	26.2	24.8	24.9	23.9	23.0
34. D I YOGYAKARTA	21.7	19.0	17.5	17.6	17.3	16.5
35. JAWA TIMUR	25.1	22.6	20.4	19.9	19.0	18.1
36. BANTEN	35.1	32.1	29.4	27.3	26.1	24.8
51. B A L I	25.1	24.0	23.0	21.7	20.4	19.6
52. NUSA TENGGARA BARAT	35.7	32.6	29.5	28.0	26.5	25.2
53. NUSA TENGGARA TIMUR	37.1	34.4	30.3	28.2	26.7	25.5
61. KALIMANTAN BARAT	35.7	32.7	29.2	27.6	26.2	24.9
62. KALIMANTAN TENGAH	34.2	31.0	28.1	25.5	23.9	22.5
63. KALIMANTAN SELATAN	32.0	29.4	26.2	25.4	24.4	23.5
64. KALIMANTAN TIMUR	33.0	30.7	27.3	25.4	24.1	23.0
71. SULAWESI UTARA	27.8	26.0	23.0	21.9	20.9	20.1
72. SULAWESI TENGAH	34.3	31.4	27.7	25.7	24.7	23.9
73. SULAWESI SELATAN	32.7	30.0	27.2	25.9	25.0	24.1
74. SULAWESI TENGGARA	38.0	34.5	31.1	28.1	26.2	24.5
75. GORONTALO	32.9	31.1	27.6	26.1	25.0	24.0
81. M A L U K U	38.2	35.0	30.3	28.6	27.7	26.8
82. MALUKU UTARA	39.2	36.0	31.2	29.3	28.1	26.8
94. PAPUA	36.0	33.3	29.3	28.5	26.2	24.4

Tabel 2.4 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 15-64 menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	60.2	63.7	66.1	67.0	67.3	67.3
12. SUMATERA UTARA	60.0	63.0	65.8	67.2	67.4	67.2
13. SUMATERA BARAT	60.4	62.7	65.5	66.2	66.1	65.4
14. RIAU	64.0	66.0	67.2	68.7	69.7	70.4
15. JAMBI	62.7	65.1	68.0	69.1	69.4	69.3
16. SUMATERA SELATAN	61.3	65.0	67.0	68.6	69.1	69.0
17. BENGKULU	62.9	66.0	68.2	69.9	70.6	70.5
18. LAMPUNG	62.4	65.1	68.0	68.9	69.2	68.9
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64.5	67.9	69.2	69.4	69.3	69.0
31. DKI JAKARTA	70.7	71.8	73.6	73.0	72.4	71.9
32. JAWA BARAT	65.1	67.1	68.6	69.2	69.4	69.1
33. JAWA TENGAH	65.5	66.8	67.8	66.9	66.6	65.7
34. D I YOGYAKARTA	69.4	71.7	73.1	72.7	72.1	71.4
35. JAWA TIMUR	68.6	70.4	71.9	71.6	70.8	69.3
36. BANTEN	61.2	64.5	67.2	69.1	69.6	69.8
51. B A L I	69.0	69.7	70.2	70.7	70.9	70.3
52. NUSA TENGGARA BARAT	60.8	63.6	66.3	67.1	67.8	68.0
53. NUSA TENGGARA TIMUR	58.5	60.9	64.7	66.4	67.2	67.3
61. KALIMANTAN BARAT	61.5	64.1	67.1	68.1	68.5	68.6
62. KALIMANTAN TENGAH	63.4	66.4	68.9	71.0	71.6	71.6
63. KALIMANTAN SELATAN	64.7	66.9	69.7	70.0	69.9	69.3
64. KALIMANTAN TIMUR	64.9	67.0	69.9	71.1	71.2	70.7
71. SULAWESI UTARA	67.0	68.4	70.9	71.1	70.4	69.2
72. SULAWESI TENGAH	62.7	65.3	68.6	69.9	69.9	69.5
73. SULAWESI SELATAN	62.8	65.1	67.6	68.1	68.1	67.7
74. SULAWESI TENGGARA	59.1	62.4	65.5	67.9	69.1	69.7
75. GORONTALO	63.9	65.2	68.1	68.6	68.5	67.9
81. M A L U K U	57.8	60.9	65.5	66.8	67.0	66.9
82. MALUKU UTARA	57.9	61.0	65.6	67.0	67.4	67.6
94. PAPUA	62.9	65.4	68.8	68.9	69.9	69.9

Tabel 2.5 Estimasi Proporsi Penduduk Umur 65+ menurut Provinsi

Tahun 2000-2025 (dalam %)

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.2	3.9	4.5	5.1	5.8	6.9
12. SUMATERA UTARA	3.5	3.8	4.2	4.8	5.9	7.5
13. SUMATERA BARAT	5.5	5.7	5.8	6.2	7.5	9.1
14. RIAU	2.1	2.3	2.5	2.8	3.4	4.2
15. JAMBI	2.9	3.3	3.6	4.2	5.2	6.6
16. SUMATERA SELATAN	3.2	3.6	3.9	4.5	5.5	6.9
17. BENGKULU	3.1	3.4	3.6	4.1	5.0	6.6
18. LAMPUNG	3.8	4.2	4.5	5.1	6.2	7.8
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.8	4.1	4.4	5.2	6.4	8.1
31. DKI JAKARTA	2.4	2.9	3.6	4.7	6.0	7.7
32. JAWA BARAT	4.5	4.7	5.0	5.5	6.5	7.9
33. JAWA TENGAH	6.3	6.9	7.5	8.2	9.4	11.3
34. D I YOGYAKARTA	8.9	9.2	9.4	9.7	10.6	12.1
35. JAWA TIMUR	6.3	7.0	7.6	8.6	10.2	12.6
36. BANTEN	3.7	3.4	3.3	3.6	4.3	5.8
51. B A L I	5.9	6.2	6.8	7.5	8.6	10.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	3.5	3.8	4.2	4.8	5.7	6.8
53. NUSA TENGGARA TIMUR	4.4	4.6	5.0	5.4	6.1	7.2
61. KALIMANTAN BARAT	2.8	3.2	3.7	4.4	5.3	6.5
62. KALIMANTAN TENGAH	2.4	2.6	3.0	3.6	4.5	5.9
63. KALIMANTAN SELATAN	3.3	3.7	4.1	4.7	5.7	7.2
64. KALIMANTAN TIMUR	2.1	2.4	2.8	3.6	4.7	6.3
71. SULAWESI UTARA	5.1	5.6	6.1	7.1	8.7	10.7
72. SULAWESI TENGAH	3.0	3.3	3.7	4.4	5.4	6.7
73. SULAWESI SELATAN	4.5	4.8	5.2	6.0	6.9	8.2
74. SULAWESI TENGGARA	2.9	3.1	3.4	4.0	4.8	5.9
75. GORONTALO	3.3	3.7	4.3	5.3	6.5	8.0
81. M A L U K U	4.0	4.1	4.2	4.6	5.3	6.4
82. MALUKU UTARA	2.8	3.0	3.2	3.7	4.5	5.6
94. PAPUA	1.1	1.4	1.8	2.7	3.9	5.6

Tabel 2.6 perbandingan demografis

NO.	NEGARA	ANGKA KELAHIRAN KASAR (AKLK)			ANGKA KEMATIAN KASAR (AKK)			TOTAL FERTILITY RATE (TFR)
		1994	1995	1997*)	1994	1995	1997*)	1995	1996 ***)	1997*)
1	Brunei Darussalam	27	23.2	23.3	3.0	3.5	3.0	3.0	3.4	2.9
2	Kamboja	38	39.2	31.8	14	12.8	11.6	5.0	5.8	5.2
3	INDONESIA	24	22.9	22.9	8	8.0	7.5	2.7	2.9	2.6
4	Laos	43	42.0	25.8	15	13.8	13.7	6.2	6.1	6.7
5	Malaysia	28	26.3	25.6	5	4.9	4.8	3.4	3.3	3.3
6	Myanmar	32	31.0	27.4	11	10.2	9.9	3.9	4.0	3.3
7	Filipina	30	28.7	28.7	7	5.9	5.8	3.7	4.1	3.7
8	Singapura	17	16.9 **	16.0	5	4.7 **	5.0	1.8 **	1.7	1.8
9	Thailand	20	18.2	17.8	6	7.3	7.4	2.0	1.9	2.0
10	Vietnam	29	26.1	25.6	8	7.0	7.0	3.3	3.1	3.2

Sumber : ESCAP Population Data Sheet 1996
*) Asia Pacific Countries Profile, BKKBN, 1997
*** 1997 World Population Data Sheet

2.3 Sensus Penduduk Indonesia 1990

Dari hasil sensus penduduk th 1990 jumlah penduduk indonesia adalah 179,4 juta jiwa. Berarti indonesia termasuk negara terbesar ke 3. Dibanding dengan jumlah sensus th 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk indonesia rata rata 1,98 % pertahun. Berdasarkan haasil proyeksipenduduk, jumlah penfduduk pd th 1955 sebanyak 195,3 jt jiwa. Bila dilihat dari luas wilayah pd peta penyebaran penduduknya tidak merata di 27 provinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk th 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di pulau jawa padahal luas pulau jawa hanya 7% dari luas wilayah indonesia. Dilain pihak pulau kalimantan yang luas wilayahnya hanya ditempati5% dari jumlah penduduknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk indonesia tidsk seimbang . kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upayan tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali kedesa. Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya indonesia masih tergoloing tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendaliannya akan menimbulkan banyak masalah.

2.4 Sensus Penduduk Indonesia 2010

Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah sebuah sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tanggal 1 Mei - 15 Juni 2010.

Sensus ini menggunakan teknologi Intelligent Character Recognition/ Optical Mark Reader (ICR/OMR). Dalam sensus ini akan diajukan 43 pertanyaan mengenai kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota rumah tangga.

Biaya sensus ini Rp 3,3 triliun. BPS memperhitungkan biaya Sensus Penduduk 2010 hanya 1,5 dolar AS per jiwa dibandingkan dengan biaya sensus Amerika Serikat yang mencapai 3 dolar AS per jiwa. BPS mengerahkan 700.000 tenaga pencacah.  Dalam sensus ini, BPS hanya akan mencacah penduduk yang sudah menetap di dalam negeri (menetap lebih dari 6 bulan kecuali diplomat asing). BPS mengumumkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 lebih banyak dari 237 juta orang namun tidak akan melebihi 238 juta orang. Hasil pengolahan Angka Sementara diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010 di sidang paripurna DPR.

Hasil sensus

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. 

Distribusi penduduk Indonesia :

Pulau	Persentase
Pulau Jawa	58%
Pulau Sumatra	21%
Pulau Sulawesi	7%
Pulau Kalimantan	6%
Bali dan Nusa Tenggara	6%
Papua dan Maluku	3%

Tiga provinsi dipulau jawa dengan urutan teratas :

 Jawa Barat berjumlah 43.021.826

 Jawa Timur berjumlah 37.476.011

 Jawa Tengah berjumlah 32.380.687

Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km². Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km².

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
	1971-1980	1980-1990	1990-2000
Nanggroe Aceh Darussalam	2,93	2,72	1,46
Sumatera Utara	2,6	2,06	1,32
Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63
R i a u	3,11	4,3	4,35
J a m b i	4,07	3,4	1,84
Sumatera Selatan	3,32	3,15	2,39
B e n g k u l u	4,39	4,38	2,97
L a m p u n g	5,77	2,67	1,17
Kep. Bangka Belitung			0,97
DKI Jakarta	3,93	2,42	0,17
Jawa Barat	2,66	2,57	2,03
Jawa Tengah	1,64	1,18	0,94
DI Yogyakarta	1,1	0,57	0,72
Jawa Timur	1,49	1,08	0,7
Banten			3,21
B a l i	1,69	1,18	1,31
Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82
Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64
Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29
Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99
Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45
Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81
Sulawesi Utara	2,31	1,6	1,33
Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57
Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49
Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15
Gorontalo			1,59
Maluku	2,88	2,79	0,08
Maluku Utara			0,48
Papua	2,67	3,46	3,22
INDONESIA	2,31	1,98	1,49

2.5 Ketenagakerjaan

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (www.tempointeraktif.com).

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis kami berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;

1. tingginya jumlah penggangguran massal;

2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;

3. minimnya perlindungan hukum

4. upah kurang layak.

2.5.1 Konsep dan Definisi

Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari kerja (www.tempointeraktif.com).

Angkatan kerja itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pekerja dan pengangur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah (www.tempointeraktif.com). Pengangguran merupakan usaha mendapatkan pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya asalkan masih dalam status menunggu jawaban lamaran, dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Penganguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka.

Berikut ini adalah macam jenis & macam pengangguran yang lain:

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

2.5.2 Angkatan Kerja Indonesia

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2004 dan Februari 2005 Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2004 yang besarnya 104,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja dalam 6 bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang, yang berarti menambah jumlah penganggur baru sebesar 600 ribu orang.

Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada bulan Agustus 2004 yang besarnya 9,9 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (underemployment) pada bulan Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen.

Jumlah pekerja informal pada Februari 2005 mencapai 60,6 juta orang atau 63,9 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, angka ini lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 63,2 persen.

2.5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada kondisi Pebruari 2005, di Indonesia terdapat 155,5 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,61 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 angkatan kerja.

TPAK Indonesia pada Pebruari 2005 sebesar 68,02 persen, berarti telah mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2004 yang besarnya 67,54 persen. Kenaikan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang belum setabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan membeirikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

TPAK antar propinsi mempunyai variasi yang cukup besar. Pada Februari 2005, provinsi Maluku mempunyai TPAK terendah 59,22 persen dan tertinggi Nusa Tenggara Timur 79,45 persen. Sejalan dengan angka tersebut, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) antar provinsi juga bervariasi cukup besar, dengan provinsi DKI dan Jawa Barat memiliki persentase tertinggi sebesar 14,73 persen dan terendah di provinsi Bali sebesar 4,03 persen.

Selama bulan Agustus 2004 sampai dengan Februari 2005 terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan TPAK yang sangat besar, antara lain terdapat tiga provinsi masing-masing sebagai berikut : NAD (Nanggru Aceh Darussalam) 6,18 persen, Kalimantan Timur 3,72 persen, dan Sumatera Utara 3,38 persen. Khusus provinsi NAD, peningkatan TPAK yang besar diikuti oleh TPT yang besar pula, yaitu dengan peningkatan TPT sebesar 3,15 persen. Sementara itu propinsi lain yang mengalami peningkatan TPT yang cukup nyata adalah Sulawesi Utara 3,49 persen, Jambi 2,55 persen, Sulawesi Tengah 1,78 persen, dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 1,45 persen.

Menurut golongan umur terlihat bahwa TPAK terendah pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu 38,79 dan meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan TPAK tertinggi pada kelompok umur 45-59 tahun sebesar 80,88. Selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua, TPAK akan berangsur-angsur mengalami sedikit penurunan. Pada kelompok lansia (umur 60 +). TPAK turun tajam menjadi hampir 52,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang lansia, yang aktif dalam kegiatan ekonomi sekitar 50 orang.

2.6 Pekerjaan dan Tingkat Upah

Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu

• Lapangan pekerjaan
• Status pekerjaan
• Jenis pekerjaan

2.6.1. DATA UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008

Berikut ini adalah data UMP tahun 2008, nama propinsi/Kabupaten/Kota:

1. Nanggroe Aceh Darussalam 1,000,000.00
2. Sumatera Utara 822,205.00
3. Sumatera Barat 800,000.00
4. Riau 800,000.00
5. Kepulauan Riau 833,000.00
6. Jambi 724,000.00
7. Sumatera Selatan 743,000.00
8. Bangka Belitung 813,000.00
9. Bengkulu 683,528.00
10. Lampung -
11. Jawa Barat 568,193.39

Kabupaten Bogor 873,231.00

Kota Depok 962,500.00

Purwakarta 763,000.00

Kota Bekasi 990,000.00

Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00

Upah Minimum Kelompok II 1,013,000.00

Kabupaten Bekasi 980,589.60

Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00

Upah Minimum Kelompok II 1,015,000.00

-Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 886,000.00

-Kab. Sumedang (diluar Jatinangor,

-Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 700,000.00

Kabupaten Karawang 912,225.00

Upah Minimum Kelompok I 924,619.00

Upah Minimum Kelompok II 970,000.00

Upah Minimum Kelompok III 1,013,583.00

Kota Bandung 939,000.00

Kabupaten Bandung 895,980.00

1. DKI Jakarta 972,604.80
2. Banten 837,000.00

Kabupaten Tangerang 953,850.00

Kota Cilegon 971,400.00

3. Jawa Tengah 547,000.00
4. Yogyakarta 586,000.00
5. Jawa Timur

Kota Surabaya 805,500.00

Kabupaten Sidoarjo 802,000.00

6. Bali

Kabupaten Badung 805,000.00

Kota Denpasar 800,000.00

Kabupaten Gianyar 760,000.00

Kabupaten Jembrana 737,500.00

Kabupaten Karangasem 712,320.00

Kabupaten Klungkung 686,000.00

Kabupaten Bangli 685,000.00

Kabupaten Tabanan 685,000.00

Kabupaten Buleleng 685,000.00

7. Nusa Tenggara Barat 730,000.00
8. Nusa Tenggara Timur 650,000.00
9. Kalimantan Barat 645,000.00
10. Kalimantan Selatan 825,000.00
11. Kalimantan Tengah 765,868.00
12. Kalimantan Timur 815,000.00
13. Maluku 700,000.00
14. Maluku Utara 700,000.00
15. Gorontalo 600,000.00
16. Sulawesi Utara -
17. Sulawesi Tenggara 700,000.00
18. Sulawesi Tengah 670,000.00
19. Sulawesi Selatan 740,520.00
20. Sulawesi Barat 760,500.00
21. Papua 1,105,500.00

III. Kesimpulan

Perkembangan kependudukan di Indonesia, sampai saat ini masih tidak merata penyebarannya. Sehingga angkatan kerja menjadi tidak rata, membuat tingkat pengangguran meningkat. Serta distribusi kegiatan ekonomi juga belum merata dan masih terkonsentrasi di kota – kota besar.

IV. Referensi

Referensi:

- Berita resmi statistik Badan Pusat Statistik No. 33/05/Th.XIII, 10 Mei 2010

- Telaah data ketenagakerjaan indonesia, Hananto Sigit, Juni 2000

- Masalah aktual ketenagakerjaan dan pembangunan hukum di Indonesia, Rekson Silaban. S.E.

- Masalah kependudukan di negara Indonesia, fakultas kesehatan masyarakat USU, Sri Rahayu Sanusi,SKM,Mkes.

- http://kumpulantugasekonomi.blogspot.com/2010/02/makalah-penduduk-dan-ketenagakerjaan.html

- http://www.scribd.com/doc/37610649/Makalah-Penduduk-Dan-Ketenagakerjaan